Projabar.id,INDRAMAYU- Menggelar aksi tegas pada Hari Anti Korupsi se Dunia 2024, Kamis (12/12/2024). Mereka melontarkan tuntutan keras terhadap kinerja buruk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di bawah kepemimpinan Dirut saat ini.
Selain itu, Bupati Indramayu juga disorot karena dinilai abai terhadap pelayanan publik dan permasalahan industri di wilayahnya. Perwakilan Aliansi Topi Jerami, Samsul Maulidin, mengungkapkan lewat orasinya, mewakili berbagai keluhan dari masyarakat.
Menurutnya, di bawah kepemimpinan saat ini, pelayanan PDAM memburuk dengan air yang keruh dan tarif yang melambung tinggi.
Ironisnya, di tengah sorotan kinerja buruk, Dirut PDAM diduga terlibat dalam Pilkada 2024 untuk mendukung kandidat petahana. Setelah pesta demokrasi usai, tarif PDAM kembali naik signifikan, memicu dugaan praktik koruptif dalam pengelolaan PDAM.
“Dirut PDAM sudah dilaporkan ke Polres Indramayu, tapi mangkir dari panggilan penyidik. Ini jelas menunjukkan ketidakhormatan terhadap hukum,” ungkap juru bicara aksi Aliansi Topi Jerami.
Aliansi, ini juga menilai kegagalan Dirut PDAM sebagai refleksi dari kelemahan Bupati Indramayu sebagai pengawas utama. Perekrutan Dirut PDAM yang melibatkan Bupati dianggap tidak melalui pengawasan ketat, dan tidak ada langkah nyata dari pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja PDAM.
Selain PDAM, Aliansi Topi Jerami juga menyoroti masalah di kawasan industri Losarang, menuding adanya praktik mafia tanah dan galian ilegal.
“Banyak tanah yang dikuasai secara tidak sah, bahkan ada lubang-lubang galian yang tidak sesuai aturan. Dampaknya? Rakyat kecil yang rugi,” tegasnya.
Mereka menuntut penghentian sementara pembangunan kawasan industri hingga musim hujan selesai untuk menghindari kerusakan lingkungan yang lebih parah.
Tuntutan Aliansi Topi Jerami:
• Bupati Indramayu bertanggung jawab atas buruknya pelayanan PDAM.
• Bupati tidak boleh berdiam diri di tengah keburukan kinerja BUMD.
• Mendesak audit transparan terhadap keuangan PDAM.
• Menuntut penegakan hukum terhadap Direktur PDAM.
• Jika terbukti korupsi, pecat Direktur PDAM dan pulangkan ke kampungnya.
• Usut tuntas praktik mafia tanah di Losarang.
• Hentikan galian ilegal (kuari).
• Hentikan sementara pembangunan kawasan industri hingga musim hujan berakhir.
Samsul menegaskan, tuntutan tersebut bukan sekedar aspirasi, tetapi merupakan ultimatum kepada pemerintah daerah untuk bertindak.
“Kami tidak akan diam. Jika pemerintah terus mengabaikan suara rakyat, kami siap turun ke jalan dengan massa yang lebih besar,” tutupnya.
Reporter: BNi
Tinggalkan Balasan